Pengadaan dan ULP

ULP Percontohan sedang dikembangkan oleh LKPP

LKPP kembangkan ULP Percontohan

LPSE Kota Bjm | Kamis, 19 Desember 2013 - 08:26:01 WIB | dibaca: 4848 pembaca

Kepala LKPP Agus Rahardjo memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan ULP dan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 30 ULP Percontohan di Jakarta (Foto: Taufan/Humas - LKPP)

Jakarta – Indonesia terus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah reformsi yakni melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi, profesional dan berintegritas di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 130 ayat (1), bahwa ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat Tahun Anggaran 2014.

Kepala LKPP Agus Rahardjo menegaskan, melalui ULP, pengadaan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. “Kita ingin mewujudkan pengadaan yang kredibel. Barang yang dihasilkan kualitasnya bagus, tepat waktu, cepat dan hasilnya efisien dan efektif.” Kata Agus.

LKPP terus mendorong dan mengembangan ULP serta memperkuat kapasitasnya melalui program Modernisasi Pengadaan Nasional yaitu ULP Percontohan. ULP percontohan adalah ULP di K/L/D/I yang terpilih untuk mendapatkan pembinaan di bidang kelembagaan, tata laksana, pembinaan SDM, dan teknis pengadaan melalui program modernisasi pengadaan. “Ada 30 ULP Percontohan yang ditunjuk oleh LKPP. “kata Agus.

ULP Percontohan berkewajiban untuk mengangkat Pokja ULP sebagai tenaga fungsional Pengadaan Pemerintah. Kedua, berkomitmen untuk menggunakan e-catalog dan e-procurement. Ketiga, bersedia untuk mengirimkan staf guna mengikuti pelatihan oleh LKPP. Keempat, berkomitmen untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk monitoring-evaluasinya.

ULP Percontohan Nasional ini tersebar di 5 K/L, 6 Provinsi dan 19 Kab/Kota. Berikut adalah ULP Percontohan yang ditunjuk oleh LKPP yaitu: ULP Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, ITB, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Kabupaten Badung, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Berau, Kabupaten Bole Bolango, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Maros, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Solok, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang dan Kota Yogyakarta.

Sumber : LKPP










    Komentar Via Website : 0


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)